Kepolisian Daerah Sumatra Barat (Polda Sumbar), sebagaimana dikutip dari laman padangkita.com, telah berdiri sepanjang usia republik ini. Bermula dengan pembacaan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, oleh Soekarno-Hatta atas nama rakyat Indonesia. Ketika itu, Sumbar yang masih dalam cengkeraman Jepang, belum dapat menerima informasi tentang kemerdekaan Indonesia. Di Kota Padang dan sekitarnya pada waktu itu terdapat beberapa unit kepolisian. Beberapa unit kepolisian tersebut yaitu, Kepolisian Keresidenan Sumatra Barat (Nishi Kaiganshu Keimubu), Kantor Polisi Kota Padang (Padang Si Keisatususho), Kantor Polisi Padang Luar Kota (Padang Si-gai Keisat susho) dan Pasukan Istimewa Polisi (Tokubetsu Keisat sutai).
Kantor Polisi Kota Padang terletak di pusat kota yang sekarang menjadi Markas Pollresta Padang, di Jl. Moh. Yamin. Kemudian, Kantor Polisi Padang Luar Kota berada di Jl. Jati yang sekarang jadi kompleks Rumah Sakit Polri Polda Sumbar dan Pasukan Istimewa Polisi (Tokubetsu-tai) bermarkas di kompleks Seminari Katolik di Belantung, yang sekarang jadi kompleks Yos Soedarso, di Jl. Sudirman. Ketika itu, semua unit-unit kepolisian tersebut berada di bawah pimpinan orang-orang Jepang. Kecuali Polisi Padang Luar Kota yang mempunyai pemimpinan orang Indonesia, yakni Keishi Kaharuddin Dt. Rangkayo Basa. Pada tanggal 21 Agustus 1945, empat orang perwira polisi yang berpangkat Keishi (Komisaris Polisi) di Sumatra Barat (Sumbar) dipanggil oleh Keimubucho (Kepala Polisi Sumatra Barat) dan diberi tahu bahwa Perang Asia Timur Raya telah berhenti.
Sehingga, Kepala Polisi Jepang itu meminta supaya semua senjata-senjata polisi dikumpulkan. Permintaan Keimubu-cho itu ditolak oleh perwira-perwira polisi. Bahkan, mereka yang terdiri dari empat perwira menuntut supaya pihak Jepang segera menyerahkan pimpinan kantor-kantor Polisi kepada orang Indonesia. Empat perwira polisi Indonesia itu adalah Raden Soelaiman, Ahmadin Dt. Berbangso, Kaharuddin Dt. Rangkayo Basa dan Soelaiman Effendi. Pada tanggal 28 Agustus 1945 malam, diadakan lagi perundingan antara pihak Indonesia yang diwakili Ahmadin, Kaharuddin dan Soelaiman Effendi dengan pihak Jepang (Keimubu/Kepolisian dan Honbu/Pemerintahan) di Jalan Mawar, gedung bekas Konsulat Inggris, di sebelah Hotel Muara/Truntum sekarang.
Dalam pertemuan itu, pihak Jepang tidak akan menyerahkan kantor-kantor pemerintahan dan kepolisian kepada pihak Indonesia tanpa ada ketentuan oleh Pimpinan Tertinggi Tentara Sekutu di Singapura. Sebelum pertemuan diakhiri, pihak Indonesia memberikan pernyataan pula: “Besok kami akan mengibarkan bendera merah putih, janganlah pihak Jepang menghalanginya!” Menjelang pukul 22.00, tiga orang perwira polisi tersebut meninggalkan tempat berunding yang dikawal oleh Kenpeitai (Polisi Tentara Jepang). Di persimpangan lima, ujung Kampung Jawa, Keibu (Inspektur Polisi) Bachtaruddin dari Tokubetsutai bersama beberapa orang pimpinan pemuda di Padang telah menunggu untuk mengetahui hasil perundingan dengan pihak Jepang.
Pada malam itu juga Bachtaruddin mendapat tugas dengan bantuan para pemuda-pemuda mengerahkan massa rakyat untuk hadir meramaikan pengibaran bendera merah putih yang akan dilakukan di Kantor Besar Polisi pada besok pagi, 29 Agustus 1945. Sekitar pukul 07.00 pagi tanggal 29 Agustus 1945 di sepanjang jalan sebelah Utara lapangan Nanpo Hodo, sekarang Lapangan Imam Bonjol, dari samping kantor Pos, di depan kantor Polisi dan di depan kantor Syuchokan (Balai Kota Padang lama) terlihat masyarakat ramai. Mulai dari yang tua, pemuda termasuk pelajar-pelajar berkelompok kelompok berkumpul ingin menyaksikan upacara pengibaran bendera Merah Putih di gedung-gedung pemerintah.
Sementara itu serdadu-serdadu Jepang bersenjata lengkap mengadakan penjagaan-penjagaan di sekitar rakyat yang berkumpul. Namun tidak terjadi insiden apapun. Pengibaran bendera Merah Putih di depan Kantor Polisi Padang dilakukan oleh anggota Polisi sendiri. Sedangkan di gedung Syuchokan dilakukan oleh pemuda. Di kantor Pos Padang bendera Merah Putih dinaikkan oleh pemuda PTT yang juga pegawai pos, telegraf dan telepon di Kota Padang. Upacara pengibaran bendera Merah Putih di depan Kantor Polisi Kota Padang, pada pagi 29-8-1945 itu, menjadi peristiwa penting yang diberitakan dengan telepon kepada semua kantor Polisi Wilayah se-Sumatra Barat. Sekaligus disampaikan, bahwa pimpinan kepolisian sudah berada di tangan orang Indonesia.
Malam tanggal 29-8-1945, dimulai pukul 19.00, diadakan rapat para perwira senior polisi di Kantor Besar Polisi Kota Padang. Malam itu disepakati susunan dan personalia Polisi RI Sumatra Barat, yakni Raden Soelaiman, sebagai Kepala Polisi Sumatra Barat, merangkap Kepala Polisi Kota Padang. Ahmadin Dt. Berbangso, sebagai Wakil Kepala Polisi Sumatera Barat. Dan, Soelaiman Effendi, sebagai Kepala Administrasi merangkap Kepala Siasat/Politik pada Kantor Besar Polisi Sumatra Barat. Kaharuddin Dt. Rangkayo Basa, sebagai Petugas Konsolidasi Kepolisian antar-Wilayah di Sumatra Barat. Untuk menambah personel menengah Polri di Sumatra Barat, direkrut beberapa pemuda-pemuda tamatan sekolah menengah. Kader-kader Polri angkatan pertama dari Padang ini, di antaranya adalah Johny Anwar, Amir Mahmud, Syamsul Bahri, Syawaluddin, Moh. Anhar.
Menjelang April 1946, perjuangan rakyat di dalam Kota Padang dan sekitarnya makin meningkat dalam menentang kehadiran NICA yang membonceng bersama tentara Sekutu, yang tadinya akan bertugas untuk penyelesaian tawanan perang Jepang. Sejak Kota Padang dan sekitarnya menjadi kancah perjuangan atau arena bentrokan antara pejuang Republik Indonesia dengan Sekutu/Belanda, Polri langsung mengambil sikap melindungi para pejuang kemerdekaan. Pada awal tahun 1946, kedudukan pusat pemerintahan Sumatra Barat pindah ke Bukittinggi. Dalam masa peralihan itu, terjadi mutasi beberapa jabatan Kepolisian Sumatra Barat. Komisaris Polisi I Darwin Karim menjadi Kepala Kepolisian Keresidenan Sumatra Barat.
Dengan kepindahan para perwira senior polisi dari Padang ke Bukittinggi, Kaharuddin Dt. Rangkayo Basa mendapat tugas membina dan mengembangkan organisasi Polisi Istimewa. Latihan bagi Polisi Istimewa dimulai tanggal 13 Mei 1946 hingga 17 Agustus 1946 di kompleks polisi, di Jl. Birugo Bukittinggi (sekarang kompleks SMA Negeri 2). Instruktur pada latihan Polisi Istimewa tersebut terdiri dari para perwira Polisi dan TRI dan pejabat pemerintahan sipil. Selesainya latihan Polisi Istimewa di Bukittinggi diresmikan oleh Kepala Kepolisian Keresidenan Sumatra Barat. Sekaligus waktu itu berdiri Barisan Istimewa Polisi (BIP). Anggota-anggota BIP ini diambil dari para tamatan latihan Polisi Istimewa Bukittinggi dan pilihan dari anggota-anggota Polisi yang berpengalaman dalam perjuangan di front Padang.
Sebagai komandan untuk BIP Sumatra Barat diangkat Inspektur Polisi I Amir Mahmud terhitung mulai September 1946. Kemudian, dalam penyeragaman istilah kesatuan-kesatuan Polri, BIP Sumatra Barat menjelma menjadi Mobiele Brigade Sumatra Barat (Nama Mobiele Brigade/Mobbrig, dan kemudian menjadi Brigade Mobil/Brimob. Mulai 3 Maret 1946, Johny Anwar mendapat tugas memangku jabatan Kepala Polisi RI Kota Padang dengan pangkat Komisaris Polisi II. Aksi Militer I Belanda di sekitar Padang didahului dengan penangkapan terhadap aparat Republik Indonesia, baik pegawai sipil maupun polisi, termasuk Komisaris Polisi II Johny Anwar. Sejak Agresi Militer I Belanda dilancarkan, para pegawai sipil dan polisi yang republikein meninggalkan Kota Padang dan pindah ke wilayah RI di luar kota.
Pada 27 Desember 1949, Penyerahan Kedaulatan Belanda kepada RIS (Republik Indonesia Serikat), diadakan pula penyerahan Pemerintahan Kota Padang dari Residen HTB (Hoofd Tijdelijk Bestuur) Van Straten kepada Gubernur Sumatra Tengah Mr. M. Nasroen. Pada tanggal 17-8-1950 dengan resmi RIS dibubarkan dan kembalilah Republik Indonesia sebagai suatu negara kesatuan. Polisi Kota Padang yang berstatus polisi RIS dengan anggota orang Belanda dan ‘kaum cooperator’ mengadakan mutasi pimpinan. Untuk mengganti jabatan-jabatan yang ditinggalkan ‘orang-orang Belanda’ itu, diangkatlah warga polisi orang Indonesia yang republikein. Kaharuddin Dt. Rangkayo Basa yang berpangkat Komisaris Polisi I diberi jabatan Kepala Polisi Kota Padang dan sekitarnya untuk membentuk struktur dan penempatan anggota yang sesuai dengan organisasi Polisi Republik Indonesia (Polri).
LOGO POLDA SUMATERA BARAT
Bagi anda yang ingin mendownload Logo Polda Sumatera Barat dengan format JPG/JPEG (Joint Photographic Experts Group) atau format PNG (Portable Network Graphics) tanpa background dengan tingkat resolusi tinggi atau anda ingin mendownload logo ini pada format vector CDR (CorelDraw) yang bisa diedit kembali guna keperluan pribadi, untuk usaha desain, untuk usaha cetak dan yang lainnya, langsung saja anda klik link download yang telah kami sediakan di bagian paling bawah artikel.
Apabila anda mengalami kendala pada link download, seperti link mati, atau ketidak sesuaian link, atau permasalahan yang lainnya, silahkan sampaikan permasalahan tersebut di kolom komentar agar kendala tersebut bisa segera kami perbaiki. Kami akan selalu Update logo dan desain terbaru lainnya, mohon dukungan anda semua dengan share ke rekan-rekan yang lain supaya mereka dapat mendownload dan memanfaatkan file-file berformat jpg, png dan cdr vector ini untuk keperluan usaha ataupun keperluan pribadi.
LINK DOWNLOAD
0 Response to "LOGO POLDA SUMATERA BARAT"
Posting Komentar